
JAKARTA, METRODAILY – Pengembangan biodiesel sebagai bagian dari transisi energi di masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat sorotan tajam.
Institute for Essential Services Reform (IESR) memperingatkan potensi lonjakan deforestasi akibat tingginya permintaan minyak sawit sebagai bahan baku bioenergi.
“Permintaan minyak sawit yang tinggi dapat memicu pembukaan lahan baru, merusak ekosistem, dan meningkatkan emisi gas rumah kaca,” ujar Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR.
Baca Juga: 100 Hari Prabowo-Gibran, Janji Transisi Energi Belum Diterjemahkan dalam Kebijakan Konkret
Ia menambahkan bahwa diversifikasi bahan baku biodiesel dari sumber alternatif sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak sawit.
Fabby juga menekankan pentingnya sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) untuk memastikan produksi biodiesel tidak merusak lingkungan dan menghormati hak masyarakat.
“Pengembangan biodiesel harus memenuhi kaidah keberlanjutan di seluruh mata rantainya agar berkontribusi pada kemandirian energi tanpa menciptakan dampak lingkungan dan sosial yang besar,” imbuhnya.
Baca Juga: Dorong Ketahanan Pangan, Polres Tapteng Tanam Jagung 7 Hektare
Selain itu, IESR mendesak pemerintah untuk menetapkan kebijakan tegas terkait keberlanjutan biodiesel selama periode 100 hari ini.
Produksi biodiesel harus rendah emisi, tidak merusak ekosistem, dan melibatkan masyarakat lokal secara adil tanpa menciptakan beban anggaran negara.
Komitmen Presiden Prabowo untuk mencapai net FOLU sink pada 2030 dengan emisi GRK -140 juta ton CO2e harus menjadi acuan utama.
“Pengembangan biodiesel harus hati-hati agar mendukung transisi energi dan perlindungan lingkungan secara seimbang,” tutup Fabby. (Rel)